Mimpi Alumni Jawa Timur

Pada akhir tulisan ini nanti, kami mempunyai harapan ada seorang Dosen Jurusan Teknik Geodesi FT-UGM yang menjadi Menteri di negara ini.

50 tahun usia Geodesi tentulah sudah bukan saatnya lagi untuk ragu akan kemampuan diri, baik dari kelembagaan jurusan maupun jejaring alumni yang pasti siap mendukung. Bukan sekedar jabatan dan gengsi, tetapi sudah waktunyalah saat sekarang Geodesi UGM mewarnai kebijakan

pembangunan negeri ini. Lihatlah pembangunan berjalan sporadis tanpa ada perencanaan, kawasan perumahan dan bisnis seakan tumbuh by accident, banjir terjadi hampir setiap musim hujan, menyusutnya lahan pertanian subur dan sebagainya-dan sebagainya. Benar kata orang “no map no culture”. Tentunya perencanaan dari kaca mata kita perencanaan dilakukan di atas peta yang memadai. Koordinasi dari kaca mata kita merupakan koordinasi antar institusi menggunakan peta dengan sistem dan standard yang sama.

Sejak Geodesi didirikan, semua tahu bahwa perencanaan pembangunan secara detail harus menggunakan peta dasar skala besar. Tetapi, walaupun dengan ledakan penduduk yang sangat besar dalam 50 tahun terakhir ini, peta itu belum pernah terwujud untuk seluruh tanah air. Sekali lagi, dari kacamata kita, adalah mustahil pembangunan dilakukan secara terkoordinasi bila tidak menggunakan peta dasar yang sama, baik antar daerah yang berbatasan maupun antar instansi pemerintah apalagi dengan swasta.

Mewujudkan peta dasar skala besar di seluruh tanah air mestilah menjadi visi besar seluruh civitas akademika. Selain tujuan demi pembangunan yang lebih terarah, lapangan pekerjaan di bidang geomatika akan tumbuh secara luar biasa. Pekerjaan pembuatan peta dasar skala besarnya sendiri berikut up dating regulernya sudah merupakan pekerjaan raksasa, masih ada pekerjaan yang jauh lebih besar dari itu, yaitu konversi dan transformasi peta-peta tematik di setiap instansi agar bisa masuk ke dalam peta dasar tersebut. Sebagi contoh sertipikat hak atas tanah yang sudah diterbitkan Badan Pertanahan Nasional, atau persil tanah Pajak Bumi dan Bangunan yang keduanya karena alasan teknis, belum pernah bisa disatukan. Recht Cadaster dan Fiscal Cadaster berjalan sendiri-sendiri. Demikian juga peta Rencana Tata Ruang Wilayah, serta peta-peta tematik di setiap instansi lainnya, aga bisa menjadi masukan dalam setiap pengambilan keputusan pembangunan negara ini Selain itu. masih ada pekerjaan lunak/soft yang tidak kalah besarnya, yaitu pembuatan Siam Informasi yang mengelola data spasial yang sedemikian besar.

Menengok pengalaman negara lain, hampir seluruh negara maju memiliki institua survei dan pemetaan yang khusus menangani dan mengelola peta dasar skala besar. misalnya Jabatan Ukur dan Pemetaan (JUPEM) di Malaysia. JUPEM sepertinya mempunyai tugas pokok dan fungsi yang hampir sama dengan Badan Koordinasi Suvey dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal). Besarnya wilayah tanah air kita mungkin menyebabkan Bakosurtanal masih kesulitan dalam mengadakan peta dasar skala besar.

Sebagai akibatnya, masing-masing instansi membangun sendiri peta dasarnya untuk keperluannya sendiri-sendiri. Karena keterbatasan sumber dayanya, instansi-instansi kita tidak juga berhasil mewujudkan peta dasar tunggal, dalam satu sistem di wilayah kerjanya. Hipotesa yang bisa ditarik dari fakta ini bahwa biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan peta dasar menjadi terlalu mahal, karena tidak terkoordinirnya kegiatan dimaksud.

Untuk dapat membumikan visi di atas pada era otonomi sekarang ini, alternatif yang bisa dilakukan adalah dengan menunjuk Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota bekerja sama dengan Badan Perencanaan Daerah sebagai satu-satunya instansi yang berwenang membuat peta dasar skala 1: 1.000 atau yang lebih besar. Penunjukan ini dibarengi dengan larangan instansi lain untuk membuat peta dasar. Untuk keperluan tematik masing-masing instansi wajib digunakan peta dasar dari Bapeda. Selain itu, peta tematik tersebut, secara berkala harus dilaporkan kembali ke Bapeda. Pemberian kewenangan ini harus dilandasi dengan peraturan perundang-undangan yang disusun secara bersama yang sejalan dengan visi Infrastruktur Data Spasial Nasional (IDSN).

Visi sederhana namun besar di atas hanya akan mewujud bila dan hanya bila ada yang mengawalnya. Untuk itu harus ada dosen Jurusan Teknik Geodesi FT-UGM yang turun gunung menjadi birokrat apakah di Depdagri, BPN RI, Bakosurtanal, Pajak Bumi Bangunan. BAPPENAS atau secara fungsional di BKTRN. Ide ini mesti didukung oleh seluruh civitas akademika dari meja kerja masing-masing.

Wama kurikulum yang diajarkan kepada para mahasiswa juga harus sejalan dengan visi ini agar para lulusannya nanti tidak seperti senior-seniornya yang dikatakan sebagai “bisa apa saja selain satu hal Membuat Peta”.

Proficiat untuk alumni yang mencapai Eselon 1.

JAYALAH GEODESI-GEOMATIKA UGM YOGYAKARTA.

——————————–

Ir. Tjahjo Arianto, alumni Teknik Geodesi UGM angkatan 1975 (nomor alumni: 101). Pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Survei Pengukuran dan Pemetaan Kantor Wilayah BPN Pov. Jawa Timur.

Dwi Budi Martono, ST, alumni Teknik Geodesi UGM angkatan 1988 (nomor alumni: 739). Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan.

——————————–

Catatan: Tulisan ini dikutip dari buku Refleksi Inspiratif Pemetaan Jejak Perjalanan Alumni Teknik Geodesi UGM pada rangkaian Peringatan Setengah Abad Teknik Geodesi FT UGM, yang diterbitkan pada 28 Mei 2009.

——————————–